www.gurupendidikan.co.id/contoh-soal-psikotes/

https://casino.cloudaccess.host/wp-content...videopoker.html

Liput. foto ache berita

News aceh .com

Berita aceh

Berita aceh

Berita aceh

setelah melakukan perjalanan panjang nan melelahkan. Kecapaian terpancar dari wajah polos mereka.

Mereka merupakan warga sipil yang datang dari Kecamatan Mane, sebuah daerah pedalaman yang terpaut kira-kira 100 kikometer arah selatan Kabupaten Pidie. Kedatangn mereka ke markas AMM untuk menyampaikan aspirasi: menolak pembangunan markas Kompi E 113/Jaya Sakti di sana.

Agussalim, koordinator aksi, menyebutkan, kedatangan mereka ke Banda Aceh untuk mendesak pemerintah supaya membatalkan pembangunan Batalyon TNI Kompi E 113/Jaya Sakti yang dibangun di atas tanah milik warga Kecamatan Mane. “Kami menuntu supaya pemerintah mengembalikan tanah kami seluas 150 hektar yang dibangun kompi tersebut,” katanya saat menyampaikan aspirasinya kepada pihak AMM, Senin, awal Agustus lalu.

Dalam poster yang mereka usung, warga menyebutkan, pembangunan instalasi militer di Mane tidak diperlukan lagi. Apalagi, kondisi Aceh yang sudah stabil, aman, dan damai. “Tidak ada musuh di kampung kami,” tulis warga di karton manila beragam warna itu.

Bukan hanya warga Mane yang memprotes pembangunan instalasi militer di masa perdamaian ini. Awal Juli lalu, 500-an warga Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar, juga berunjukrasa ke markas AMM. Lagi-lagi, mereka memprotes rencana militer membangun markasnya di kawasan pedalaman Aceh Besar itu.

Edi Miswar, koordinator warga, menyebutkan, pembangunan markas TNI tersebut telah menyebabkan warga tidak leluasa dalam mencari nafkah, mengembala kerbau dan sapi, serta tidak berani pergi ke kebun dan ladang. TNI di sana juga sering bertindak arogan terhadap warga dan menutup jalan menuju ke perkebunan.

“Kami menuntut supaya pos TNI dipindahkan dari Lamteuba. Warga di sini tidak bisa lagi mencari rezeki karena jalan menuju ke kebun ditutup sama mereka,” kata Miswar kepada wartawan.

Miswar menyebutkan, keberatan warga terhadap pembangunan markas baru militer telah dilaporkan kepada unsur musyawarah kecamatan (Muspika). Namun, hingga kini belum ada respons sama sekali. Bahkan, Camat, Koramil, dan Kepala Polsek anteng-anteng saja dan terkesan tidak menghiraukan aduan warga tersebut. “Kalau TNI tetap tidak ditarik dari kampung, kami tidak bertanggungjawab jika ada warga yang akan melakukan aksi ke pos TNI tersebut,” ujar Miswar, setengah mengancam.

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Mayor Dudi Zulfadli, mengakui adanya pembangunan markas TNI di Lamteuba. “Di Lamteuba rencananya akan dibangun Kompi E 112. Itu pasukan organik, pindahan dari Japakeh, Mata Ie,” kata Dudi kepada acehkita.com, sembari menyebutkan, pembangunan Kompi E tersebut telah direstui pemerintah dan mengambil dana dari pos anggaran 2006.

Permasalahan TNI memang menjadi isu krusial di masa perdamaian ini. Dalam Undang Undang No 11 tentang Pemerintahan Aceh, pasukan TNI bertanggungjawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Tugas lain” ini...

Read the whole post...

Anggaran di Pemerintahan Aceh Tim Redaksi 12:28 WIB, 06 Juni 2021 Ilustrasi Anggaran. Foto: Shutterstock/ar. BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh, Teuku Izin, meminta kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar memerintahkan Inspektur Aceh melakukan pengusutan terhadap dugaan praktek penyelundupan anggaran pada APBA 2021. Hal tersebut disampaikan Teuku Izin kepada AJNN melalui keterangan tertulisnya Sabtu (5/6/2021). Menurut Apung, sapaan akrab Teuku Izin, yang bertanggungjawab atas dugaan penyelundupan anggaran ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). TAPA menurutnya tentu memahami proses penyusunan anggaran, dan terlibat secara aktif untuk menentukan APBA 2021. Baca: Kode Apendiks di DPA DKP Aceh, GeRAK: TAPA Harus Bertanggung Jawab Menurut Apung, dugaan penyelundupan sejumlah kegiatan dalam APBA 2021, berkode AP atau Appendix, adalah praktek curang untuk memperkaya diri sendiri, dan hal tersebut tidak sejalan dengan visi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membentuk pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntable. Apung menyebutkan bahwa miliaran kegiatan berkode AP, yang diduga diselundupkan melalui kegiatan dan dititip di sejumlah SKPA, dilakukan tanpa mekanisme dan pembahasan, baik di DPR Aceh, dan diduga sama sekali tidak diketahui oleh Gubernur Aceh, selaku pimpinan. Lebih lanjut kata Apung, bahwa kemudian, belakangan Gubernur Aceh mengetahui hal tersebut, dan kemudian memerintahkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk membatalkan pelelangan kegiatan yang diselundupkan tersebut. GeTAR Aceh juga berkeyakinan, Sekda selaku ketua TAPA mengetahui hal tersebut, dan menjadi aneh kemudian tidak melaporkannya kepada Gubernur Aceh. Apung menduga sikap Sekda yang seperti itu, tentu memiliki indikasi dan motif tertentu. GeTAR Aceh juga meminta kepada Gubernur Aceh, untuk melakukan evaluasi terhadap siapa saja yang terlibat terhadap dugaan penyelundupan anggaran tersebut. Sebab, dugaan upaya penyelundupan anggaran ini merupakan bentuk kejahatan anggaran yang tidak dapat ditolerir. AJNN berusaha meminta tanggapan dan konfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah terkait pernyataan GETAR tersebut. Namun nomor telepon seluler Taqwallah yang juga ketua Tim TAPA tersebut tidak aktif. AJNN juga mengirimkan pesan singkat (SMS) namun sampai berita ini diterbitkan pesan tersebut tertunda pengiriman (pending). Sebelumnya Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk bertanggung jawab terhadap munculnya kode apendiks dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan daftar program/kegiatan senilai Rp 42 miliar lebih.Kode tersebut tidak lazim bahkan tidak dikenal dalam nomenklatur penatausahaan anggaran daerah maupun anggaran negara. Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani meminta kepada TAPA untuk menjelaskan kepada publik terkait kode apendiks itu. Pasalnya penelusuran di beberapa DPA, tidak semua daftar kegiatan yang ada ko...

Read the whole post...

Berita Aceh Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com
Berita Aceh - Sebanyak 214 pegawai dan dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh